MOU HELSINKI TERJEMAHAN RESMI DALAM BAHASA INDONESIA

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Nota Kesepahaman
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Gerakan Aceh Merdeka

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip- prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a). Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

b). Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c). Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

d). Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh
legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk
bendera, lambang dan himne.

1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati
tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara
dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak
penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan
memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah
undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk
mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa
sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional,
akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.

1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh.
Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak
untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai
kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di
laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan
sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan
laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian
Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-
negara asing, melalui laut dan udara.

1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam
pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh
pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4. Peraturan Perundang-undangan

1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan
yudikatif akan diakui.

1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh
berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk
pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi
harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekruitmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala
Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan
diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

3.1. Amnesti

3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan
amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan
dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang
dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota
Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

3.2. Reintegrasi kedalam masyarakat

3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah
diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan
Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk
membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda
publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang
memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:

a). Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

b). Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

c. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama
Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai
polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat- lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.

4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.

4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.

4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi
dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak illegal manapun.

4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan
ketertiban di Aceh.

4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh.
Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh
dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara- negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2. Tugas AMM adalah untuk:


a). Memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya.
b). Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
c). Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
d). Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
e). Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
f). Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
g). Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
h). Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.

5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.

5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.

5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata
dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan
laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.

5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan
menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur
tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.

5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.

5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses
penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian perselisihan

6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:

a). Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

b). Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

c). Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.***

Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.***

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM

A.n. Gerakan Aceh Merdeka,
Malik Mahmud
Pimpinan

Disaksikan oleh,

Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative
Fasilitator proses negosiasi

Sumber : http://acstf.org

Read More

Perempuan Aceh dan Mengapa Harus Kartini?

Perempuan Aceh

Ingat..!!, Kartini adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Sementara di Aceh, Perempuan disini tidak memerlukan kebangkitan, Karena perempuan Aceh sejak lama tidak pernah tertidur, Artinya Perempuan Aceh tidak membutuhkan simbol itu.

Kenapa Kartini? Alasan itulah kemudian saya menulis ini. Bahwa perempuan asal Jepara itu, telah menjadi ikon kebangkitan perempuan Indonesia. Perempuan yang dianggap telah berhasil mengangkat citra wanita Indonesia melalui pendidikan, melawan adat istiadat di masyarakat Jawa yang tidak memihak kaumnya.

Ada iri dalam benak perempuan dan warga Aceh umumnya, kenapa tidak salah satu perempuan Aceh yang menjadi ikon perubahan perempuan di Indonesia, kebangkitan perempuan Indonesia dan lainnya. Padahal perempuan Aceh lebih lama muncul dari Kartini yang lahir pada 21 April 1879.

Misalnya, jauh sebelum Kartini lahir, Aceh telah dipimpim oleh empat ratu berturut-turut, dari tahun 1641 - 1699, setelah Iskandar Muda meninggal. Ada Tajul Alam Safiatuddin Syah, Nur Alam Nakiatuddin Syah, Inayat Syah Zakiatuddin Syah dan Kumala Syah.

Tak hanya di Aceh, dalam sejarah Nusantara sebelum ratu Aceh memimpin Negara, banyak ratu yang memimpin kerajaan dulunya di Jawa sana. Ada Ratu Sima misalnya, memimpin Kerajaan Kaling pada tahun 618. Kemudian ada Pramodawardhani pada 842 yang diangkat menjadi Ratu Dinasti Syailendra.

Lalu ada Tribuana Tungga Dewi yang memimpin Majapahit era 1328-1350. Saat itu Majapahit sedang bergejolak setelah Raja Hayam Wuruk mangkat. Di masa itulah, Gajah Mada terkenal sebagai patih kerajaan. Banyak lagi dan banyak lagi.

Lalu kenapa Kartini?

Dia hidup pada saat yang tepat untuk dianggap pendobrak, saat Jawa dikuasai Belanda dengan segala stuktur pemerintahan dikuasai oleh para lelaki pribumi, dari wedana sampai para demang. Pada saat penindasan terhadap perempuan dan hak-hak perempuan diabaikan.

Kartini dengan semangat ratu-ratu nusantara, Kartini yang ningrat banyak membaca dan lihai menulis. Karenanya kemudian dia menulis dan mengirim surat ke Eropa sana, menggugah para perempuannya, yang lebih maju dari Jawa dan nusantara umumnya.

Surat-suratnya sebagian masih tersimpan rapi dan menjadi dasar penilaian bahwa Karrtini telah berhasil membangkitkan semangat perempuan Jawa yang tertindas. Mendobrak tradisi wanita di bawah pria. Membalikan teori Aristoteles yang menyebut, perempuan adalah pria yang tak lengkap. Filsuf Yunani Kuno itu menilai, secara fisik dan psikologis, perempuan lemah, emosional, dan tak mandiri.

Kartini yang beruntung karena sempat mengecap pendidikan tatkala sebagian besar kaumnya hanya dianggap pelengkap kebutuhan lelaki. Sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam buku “Panggil Aku Kartini Sadja” (Djakarta, 1962) banyak mengutip perkataan Kartini sesuai suratnya.

Beginilah salah satu tulisan Kartini; ‘Duh, sekarang aku mengerti, mengapa orang begitu menentang keterpelajaran orang Jawa. Kalau orang Jawa terpelajar, dia tidak akan jadi pengamin saja, takkan menerima segala macam perintah atasannya lagi". (Surat kepada Estelle Zeehandelaar, 12 Januari 1900)’

Begitulah Kartini, yang tidak memiliki kekuatan maskulin kemudian mendobrak adat lewat tulisannya. Ingat, perempuan Jawa saat itu sedang dalam tekanan.

Pramoedya pula yang mengingatkan kita semua bawa tanpa menulis seseorang akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis membela kaumnya adalah kunci Kartini kala itu, sampai kemudian dikenang dan diperingati saban hari kelahirannya.

Saat Kartini sedang menulis, di Aceh, Cut Nyak Dhien maju ke medan perang melawan kolonial Belanda. Cut Nyak Dhien tak menulis dan tak perlu menulis soal tekanan terhadap kaumnya. Karena tak ada adat-istiadat yang merendahkan kaum perempuan di Aceh. Semua setara, bahkan dalam perang.

Kala Kartini menulis tentang hak-hak perempuan di Jawa yang diabaikan. Di Aceh, para perempuan telah lama memimpin, para pejuang perempuan telah lama ikut perang. Tak ada perilaku merendahkan perempuan di Aceh, yang membuat perempuannya harus bangkit dan beremansipasi.

Perempuan Aceh sejak lama tak perlu berjuang untuk bangkit, karena tak pernah duduk. Selalu berdiri sejajar dengan kaum lelaki. Bersama berjuang, membangun dan memimpin negeri. Tak ada perbedaan, apapun.

Ingat, Kartini adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Sementara di Aceh, perempuan tak perlu simbol itu, karena perempuan di sini sejak lama tak pernah tidur, artinya tak perlu bangkit. Itu juga yang membuat saya, yang tinggal di Aceh.

Read more: http://www.atjehcyber.net/2012/04/perempuan-aceh-dan-mengapa-harus.html#ixzz1tAiRCERT

Read More

Tutorial Corel Draw Membuat Logo

Kumpulan Tutorial Corel Draw ini bertujuan untuk melatih siswa dalam belajar Corel Draw serta lebih menguasi program grafis Corel Draw.Sumber : Ilmugrafis.com

Membuat Logo INDOSIAR

• Sepertri biasa buat file baru Ctrl+N

lalu membuat sebuah lingkaran menggunakan Ellipse Tool atau tekan F7 usahakan sambil menekan Ctrl+Shift supaya bentuknya proposional, di tutorial ini sengaja saya tidak menyebutkan patokan ukuran – ukurannya, Anda bisa memberikan ukuran pada masing – masing objek yang lebih sesuai lagi dengan hati Anda ( kaya yang lg milih pacar aja ya gan hihihi..).

• Buat persegi panjang dengan menggunakan Rectangle Tool (F6) dan timpakan di lingkaran yang telah kita buat tadi, atur letaknya seperti pada gambar di bawah ini :

2. Tekan Ctrl A pada keyboard untuk menyeleksi semua objek kemudian Trim    pada

Menu Bar klik Arange > Shaping> Trim

Setelah ditrim kamudian hapus persegi panjangnya seperti pada gambar di bawah ini :

Maka hasilnya :

• 
  
  Buat lagi persegi panjang tipis gan seperti kira – kira pada gambar di bawah, kemudian lakukan trim seperti pada langkah sebelumnya.
  Setelah ditrim dan dihapus / delete / ditiadakan / dimusnahkan ( opo….hehehe : ) persegi panjangnya maka nanti hasilnya seperti di bawah ini :

• Kemudian klik kanan pilihBreak Curve Apart ( Ctrl K ) untuk memisahkan masing – masing objek hasil trim / potongan tadi yang masih menyatu, hal ini dilakukan untuk mempermudah pewarnaannya nanti.

• Sekarang kita duplikat objeknya lakukan Transformations pada Menu Bar klik Arange > Transformation> Posision ( Alt + F7 ), jika kotak dialog Transformations sudah muncul di sebelah kanan pada layar monitor Anda, mari kita klik langkah – langkah seperti yang dilingkari di bawah ini :

 

• Kemudian posisikan sehingga menjadi seperti ini :

• Sekarang kita warnain masing masing objek seperti di bawah ini :

Anda bisa mewarnai semirip mungkin dengan yang aslinya,

• 
  
  Setelah memberikan pewarnaan seperti di atas sekarang kita tambahkan Teks Indosiarnya, saya menggunakan Century Gothic Bold, dan yang huruf O nya itu kita bisa membuatnya sendiri dengan 3 lingkaran merah. kemudian atur ukuran dan posisikan
  
  seperti pada gambar di bawah.

 

• Sekarang kita hilangkan Outline-nya. Caranya Ctrl A untuk memblok seluruh objek klik Fly Over Outlinen-nya pilih None :
  
   

• 
  
  Buat persegi panjang lagi dan atur letaknya supaya mengelilingi semua objek yang telah kita buat tadi, lalu gunakan Shape Tool untuk menumpulkan siku persegi panjangnya drag salah satu node yang terletak di pojok persegi panjangnya atur arahnya
  
  gan. Ilustrasinya Anda bisa melihat gambar di bawah :

Hasil akhirnya akan terlihat seperti di bawah ini :

 

Tutorial Logo Indosiar memang untuk Anda gan hehehe...

Saya meminta maaf kepada perusahaan yang punya logo, baik itu dalam penggunaan logo tanpa izin, maupun kekurangan dan ketidak sempurnaannya. Tapi tujuan saya di sini hanya ingin belajar dan belajar !!! serta membagikan ilmu apa yang sedang saya pelajari, karena dengan metode belajar seperti itu kita akan lebih bisa memahami apa yang sedang kita pelajari tidak kurang dan juga tidak lebih

Membuat Disain Logo WINDOWS MEDIA PLAYER

Langkah - Langkahnya:

• Buatlah 2 buah lingkaran dengan ELLIPSE TOOL (F7)

 

• Setelah itu tekan CTRL + A (Select All) Lalu tekan CTRL + G (Group)

• Untuk Lebih memudahkan munculkan Grid, Caranya: pada Menu Utama pilih View - Grid, Kemudian buat 2 Kotak dengan Rectangle Tool (F6) sebagai bantuan memotong 3/4 bagian lingkaran

 

Sambli tekan dan tahan tombol Shift ---- Klik (Lingkaran - Kotak kanan - Kotak Bawah) lalu gunakan Metode Simplify

Hasilnya:

 

Kemudian hapus kedia kotak dengan tombol Delete

Nah hasilnya:

 

• 
  
  Buang bagian lingkaran dalam dengan cara membuat lingkaran lagi dan gunakan metode Trim
  
   

Setelah di Trim (Caranya seperti pada metode simplify tadi) Hapus yang tidak diperlukan, jadi tinggal 1/4 lingkaran ini

 

• Klik bangun tersebut dan tekan tombol [+] pada keyboard sebanyak 1 X untuk menggandakan

Kemudian tekan mirror horrisontal

 

Hasilnya:

Gunakan Move Tool dan atur posisinya:

• Buat 2 Buah bagian lagi sehingga menghasilkan seperti ini Tapi kali ini pilih mirror vertical

 

• Sekarang tinggal membuat tombol PLAY jadi buat segitiga dengan

Hasilnya:

 

Tinggal mewarnai saja, sebaiknya hilangkan Grid agar kanvas menjadi putih bersih lagi, caranya seperti mengaktifkan Grid tadi

• Mewarnai bagian - bagian

Klik bagian yang ingin diwarnai dan pilih warna pada color pallete di sebelah kanan

 

Unofficial icon From Windows Media Player sudah tercipta, minta maaf loh kepada pemilik windows ini hanyalah sekedah latian saja jadi gak ada maksud apa - apa, apalagi membajak logo tersebut

+ Tips Tambahan - Extreme Tutorial:

Untuk langkah ke 8 yaitu pewarnaan bisa menggunakan Gradien (Fountain Fill) agar lebih menarik

 

Pengaturan untuk warna merah Hasilnya:

Bisa juga ditambahkan Interactive Shadow Tool Hasilnya:

Anda bisa berkreasi sendiri dengan Tool - Tool yang ada dalam Coreldraw...

ini hasil karya alternatif dari penulis (jo - ilmugrafis)

Kalian pasti bisa berkreasi lebih hebat lagi... ;P

"I am Just Newbie who want to Share Tutorials..."

Membuat Logo TELKOMSEL

• Jalankan Program CorelDraw, nah buatlah sebuah objek segienam, Pilih polygonal tool, kemudian pada property bar, Anda masukkan nilai 6 untuk membuat segienam

• Miringkan objek segienam tersebut dengan merotasikannya sebesar 350 derajat

 

• 
  
  Warnai objek tersebut dengan warna abu-abu (gray) dan copy satu objek lagi beri warna merah, posisikan seperti berikut, hilangkan line dari objek tersebut.
  
  
  

• 
  
  Nah sekarang kita akan membuat bentuk lingkaran yang melingkup objek segi enam tersebut, gunakan ellipse tool buat agak melonjong horizontal.
  
  Kemudian Anda copy-kan objek elips tersebut tapi kecilkan sedikit letakkan di atas objek elips yang pertama seperti berikut :

• 
  
  Beri warna abu-abu terang (30% black) pada objek elips yang terpotong, letakkan pada objek segienam, gandakan objek elips yang terpotong tersebut atur posisi sebagai berikut:

• 
  
  Sekarang kita akan membuat perpotongan antara objek elips yang terpotong dengan segienam merah,
  
  klik objek segienam merah tekan Shift kemudian klik salah satu objek elips yang terpotong,
  
  pilih metode intersect pada property bar, beri warna putih pada hasil pemotongan,

lakukan hal yang sama pada objek elips yang terpotong lainnya dengan segienam merah.

• Ketikkan teks TELKOMSEL (Arial, Bold, Italic) di sebelah kanan logonya.

Logo Telkomsel - Maju Terus dunia telekomunikasi Indonesia

Membuat USB Flash Disk dengan CorelDRAW

Expert Tutorial - Harap menguasai Layout Coreldraw dan sedikit Fungsi Tool Box Coreldraw

Langkah - Langkahnya:

Langkah 1

• Buka Program Coreldraw dan Pilih NEW

• Buat 2 Buah lingkaran dan 1 Kotak pada kertas kerja CorelDRAW

Lalu Gabungkan sehingga saling berdempetan seperti ini:

Kemudain tekan CTRL + A untuk menyeleksi semua bangun dan Gunakan    Weld untuk menggabungkan, Hasilnya:

Akan terbentuk bangun seperti kapsul obat...

Langkah 2
Pada bangun tersebut tekan F12 dan atur seperti ini:

Hasilnya:

Sekarang berikan Efek TransparacyTekan [+] untuk menggandakan bangun terbebut dan warnai dengan warna putih:

Lalu gunakan Interactive Transparency Tool, kemudian gunakan No Outline untuk membuang garis border bangun

Sehingga hasilnya seperti ini:

Kemudian Tekan [CTRL] + [A] dan [CTRL] + [G] untuk Group

Langkah 3

Sebelum memecah bangun tersebut sebaiknya gandakan dulu bangun tersebut Pecah keduanya sehingga membentuk seperti ini, disini saya menggunakan Trim Caranya buat Kotak dan letakkan di bangun flash diks tersebut lalu seleksi keduanya dan tekan Trim

Sebelum di Trim

Setelah di Trim

Nah... Sekarang tinggal menghapus kotak bantuan Trim

lalu dekatkan keduanya, hehehe... jodohkan...

Kayak kapsul Obat Nih...

Langkah 4

Tambahkan Berbagai Assesoris seperti kotak pada USB

Lalu

Kemudian

Nah kalo gini udah mirip FLASH Disk

Langkah 5

Warnai.... Caranya seperti Langkah 2

Jika kesulitan langsung aja gunakan color pallete dan warnai dengan warna hitam dan abu-abu

Hasilnya (dengan Langkah 2):

Untuk yang masih pemula bisa menggunakan Corol Pallete Hasilnya (dengan Langkah biasa... Color Pallete):

Langkah 6

Tambahkan hiasan dan kata - kata agar tampak jelas seperti sebuah Flash Disk,

untuk tali gunakan Pen Tool

Hehehe... Selamat Anda telah memproduksi sebuah FLAHS DISK!!!

Hargai Hasil Karya ANAK NEGERI... Made in Indonesia

Jika anda punya sedikit waktu luang maka tidak ada salahnya mengedit dan memperbaiki serta menambahkan efek2 yang lainnya...

Hasil dari Penulis:

[+] Klik Gambar untuk Zoom

Flash Disk USB made in indonesia 100% GRATIS

Flash Disk Manufacture by ilmugrafis.com. All right reserved.

Read More